The smart Trick of reformasi intelijen That Nobody is Discussing

The smart Trick of reformasi intelijen That Nobody is Discussing

Blog Article

In early 2002, BIN was derided by ministers and senior politicians when it emerged that it had penned separate, and contradictory, studies around the financial system for cupboard ministers and for a parliamentary committee. BIN also well prepared an mistake-crammed briefing for parliament's Foreign Affairs and Stability Commission previous to John Howard's check out to Indonesia in February 2002.

yakni operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang.

In an Excessive way, this example is referred to as the contestation concerning the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led to your May well 1998 riots that passed off a couple of days prior to Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T

Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip one thousand include, artinya personel intelijen tersebut memiliki a thousand identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Specialist, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.

Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.

Although formally removed from coordination less than Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could even now talk to BIN for information and facts. “As a minister, I always get information and facts from The pinnacle of BIN and infrequently check with BIN to present displays at ministerial meetings,” he claimed.[3]

This pressure also brought about a worsening financial problem; two). The elite conspiracy, Primarily the ICMI leadership, which withdrew assistance, mobilized demonstrations and urged the leadership of your Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pelibatan BIN dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat atau menciptakan vaksin sama sekali tidak mencerminkan agenda reformasi intelijen yang selama ini belum menunjukan progresivitas.

Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan design Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

era. Without a democratic procedure of checks and balances and also the formation of the oligarchic federal government supported by armed forces forces and businessmen, cronies from the rulers, President Soeharto used intelligence to market don't just the passions of condition protection but additionally his personal and his family members’s political and financial passions.

Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa situs web dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.